Bubur Ayam Madura

Wirausaha 101: Masak yuk, daripada dapur nganggur!

Banyak kebetulan yang terjadi didalam hidup saya; kebetulan saya senang jajan makanan kaki lima; kebetulan saya senang traveling; kebetulan saya senang melipir ke pasar becek untuk sekedar ngecek harga bahan baku mentah; kebetulan saya suka masak; kebetulan di rumah orang tua saya ada dapur yang lumayan besar; kebetulan saya punya beberapa karyawan yang bisa dipercaya. Kebetulan-kebetulan semacam ini buat saya jadi berkah.

Kalau kamu lihat dengan kacamata yang saya gunakan pun, mungkin bisa melihat banyak kebetulan yang saya punya dalam diri dan lingkungan sekitarmu.

Berkah macam apa yang bisa saya petik dari kebetulan-kebetulan diatas? Berwirausaha makanan. Saya menyebutnya wirausaha (biar kerenan dikit), padahal mah usaha dagang makanan ala kaki lima. Apa aja sih modalnya untuk bisa menjalankan wirausaha ala kaki lima?

Niat – Niat merupakan checkpoint paling utama yang dibutuhkan oleh seseorang yang mau mulai berwirausaha. Niatnya apa? Sebaik-baik niat adalah yang bisa membawa berkah untuk orang lain. Niat saya berwirausaha yang utama adalah memberikan lapangan pekerjaan baru untuk karyawan-karyawan yang bisa saya percaya. Berikutnya ya, (seperti juga wirausahawan lain) mencari keuntungan.

PassionPassion merupakan checkpoint yang kedua. Apa passionmu? Masak? Nyablon? Nukang kayu? Semakin besar passion yang kamu punya, semakin besar pula kemungkinan kamu sukses di bidang tersebut. Kenapa? Sederhana; karena ketika menjalankannya kamu tidak akan pernah merasa terpaksa.

Tenaga Kerja – Tenaga kerja saat ini banyak sekali di Jakarta, apalagi di Indonesia. Pun begitu, tenaga kerja yang memang bisa bekerja keras masih saya ragukan jumlahnya. Seperti juga hidup, semua butuh proses. Hampir tidak ada tenaga kerja yang langsung memiliki kemampuan 100%.

Bahan Baku – Kalau suka masak, masalah bahan baku bisa diselesaikan di pasar. Logika pasar: semakin besar pasar, semakin banyak pedagang yang menjual barang yang sama, bisa semakin besar kemungkinan harga yang bersaing. Masalah bahan baku bisa diselesaikan dengan kemampuan analisa komparasi harga yang sederhana plus bernegosiasi (tawar menawar) dengan pedagang pasar.

Lokasi – Diantara empat checkpoint diatas, bagian ini yang menurut saya paling sulit untuk diatasi. Kenapa? Karena harga sewa/beli properti di negara kita sedang menggelembung. Terlalu mahal (dan akan terus meningkat), padahal daya belinya semakin menipis. Tapi, … kita kan sedang bicara soal wirausaha ala kaki lima ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Coba kontak saya kalau butuh tips-tips soal lokasi ini. :p

Harga – Seperti juga properti, masalah harga ini cukup sulit. Harga jual makanan yang kamu dagangkan harus ada diantara level: tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Sebelumnya, kamu harus tentukan dulu mau menjual makanan yang memiliki marjin keuntungan tinggi atau rendah. Saya pribadi lebih memilih opsi yang kedua, seperti pedagang tionghoa. Yang terpenting buat saya, makanan yang saya jual bisa memuaskan perut dan lidah pelanggan tanpa membebani dompetnya.

Soal harga, selama makanan yang kita jual berkualitas (dimasak dengan bahan baku yang baik; dengan cara yang baik; dan rasa yang enak) masalah harga tidak akan menjadi masalah bagi pelanggan.

Marketing – Marketing alias pemasaran adalah bidang keilmuan yang bisa dipelajari siapapun. Kuncinya ada di kreativitas dan nilai tambah dari apapun yang dipasarkan. Saya pribadi tidak pernah belajar marketing di sekolah, tapi itu bukan halangan. Karena dengan bantuan internet dan media sosial, banyak ilmu marketing yang bisa kita pelajari secara otodidak.

Sustainable Improvement – Seorang teman yang kebetulan bekerja sebagai koki selama bertahun-tahun suatu hari pernah mengingatkan saya: “Berbisnis kuliner itu kita tidak bisa langsung mencapai titik sukses dalam sekejap. Artinya, kalau ada perubahan yang dikerjakan pun tidak bisa dilakukan sekaligus. Perbaikan atau improvement harus bisa dilakukan perlahan tapi sustainable (berkelanjutan).”

Belajar, belajar dan Belajar – Hidup itu kan proses. Ada jatuh bangunnya. Kadang di atas, kadang di bawah. Selalu ada pelajaran yang bisa diambil, kalau kita mau melakukan evaluasi atas pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan. Iya kan? :p

————

Kesembilan poin di atas, hanya sekelumit tips seputar masalah modal awal berwirausaha. Banyak masalah lain yang akan saya bahas. Sebelum berwirausaha, pikirkan dulu masak-masak kesembilan poin di atas. Ingat, nothing is impossible. Masaklah daripada dapur nganggur!

Peta Baru - BuburAyamMadura 2

Kraton_Yogyakarta_Pagelaran

Yogyakarta: 101

DI Yogyakarta memiliki luas total 3.185 km2 yang dibagi dalam 4 kabupaten, 1 kotamadya, 78 kecamatan, dan 440 desa/kelurahan.

Transportasi

Untuk mencapai Yogyakarta dimudahkan dengan ketersediaan moda transportasi dalam bentuk kereta api (dari Jakarta, Bandung, Surabaya, maupun kota lainnya di Jawa). Moda transportasi darat lainnya juga tersedia dalam bentuk bis antar-propinsi dari Pulau Sumatera, Pulau Bali dan hampir semua kota di Pulau Jawa. Selain dua opsi moda transportasi tersebut diatas, Yogyakarta juga bisa dicapai melalui penerbangan (rute domestik) yang belakangan semakin tinggi frekuensinya dan semakin terjangkau karena keberadaan maskapai model Low-cost-carrier.

Untuk berkeliling DI Yogyakarta saat ini tersedia bis Transjogja dan angkutan umum lainnya, sayangnya saat ini belum mencapai banyak tujuan wisata yang jaraknya cukup jauh. Karenanya, untuk memudahkan perjalanan wisatawan yang ingin berkeliling Yogyakarta opsi menyewa mobil pribadi bisa diambil. Kisaran harga yang biasanya diberikan oleh pemilik penyewaan mobil pribadi berkisar antara 300.000 – 750.000 (bergantung pada jenis kendaraan dan lama sewa), harga tersebut tentu saja diluar biaya bensin dan supir. Bagi mereka yang berkeliling sendirian, opsi sewa mobil mungkin bisa jadi terlalu mahal. Tapi tenang saja, sebagai kota wisata budaya Yogyakarta sejak lama diramaikan dengan taksi, delman dan becak yang bisa digunakan untuk menjangkau jarak-jarak dekat di dalam kota Yogyakarta.

Tujuan Wisata

Sleman merupakan kabupaten di wilayah utara DI Yogyakarta yang kaya dengan suguhan sejarah yang memperkaya warisan bangsa Indonesia, beberapa diantaranya adalah Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Ratu Boko.

Bantul merupakan kabupaten di wilayah selatan DI Yogyakarta yang kaya dengan dusun-dusun yang menjadi sentra kerajinan khas dan benda seni yang sudah terkenal di dunia, mulai dari keris di Banyusemurup, gerabah di Kasongan, Wayang di Gendeng, dan batik kayu di Krebet. Makam raja-raja Mataram, petilasan dan situs sejarah lainnya juga tersebar di wilayah ini.

Kulon Progo merupakan kabupaten di wilayah barat DI Yogyakarta yang saat ini sedang bertumbuh karena rencana pemindahan Bandara utama yang selama ini ada di Bandara Adisucipto ke lokasi baru yang lebih luas di daerah Samas, Kulon Progo. Di Kulon Progo, Anda bisa menemukan eksotisme panorama alam, pantai dan beberapa situs sejarah bernuansa religi seperti Gua Maria Lourdes Sindang-sono, Maria Lawangsih, dan Makan Nyi Ageng Serang.

Gunung Kidul merupakan kabupaten di wilayah timur DI Yogyakarta yang memiliki ragam eksotisme panorama alam, pantai yang eksotis serta goa yang memiliki cerita sejarah dan religi.

Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya kotamadya di tengah DI Yogyakarta yang ramai dengan tumbuhnya industri pendidikan tinggi tanpa melupakan garis budaya yang dibawa Kraton Yogyakarta Hadiningrat.  Di Yogyakarta, beragam aktivitas wisata bisa dialami mulai dari belajar mbatik hingga wisata kuliner. Wisata yang tidak boleh dilewatkan adalah berkeliling wilayah Kraton dan mengunjungi ragam titik sejarah seperti Istana Air Taman Sari, Masjid Kotagede, Museum Kraton dan Museum Sonobudoyo.

Menginap Dimana

Yogyakarta yang memang sudah sejak lama menjadi daerah tujuan wisata, memiliki banyak pilihan tempat menginap dari mulai kelas Melati hingga kelas bintang lima, dari bentuk guest house yang menawarkan kenyamanan ala rumah sendiri hingga hotel berkelas yang menawarkan fasilitas mewah. Saran saya, pesanlah tempat menginap sebelum Anda tiba di Yogyakarta melalui situs online seperti Agoda.com atau situs lainnya.

Makan Dimana

Yogyakarta yang saat ini ramai dengan mahasiswa/i cukup dikenal karena ragam kuliner yang murah meriah ala kantong pelajar. Saya pribadi, setiap kali pulang ke Yogyakarta selalu kembali ke warung-warung makan yang biasa menjadi tempat saya berkunjung semasa kuliah dulu. Tapi, makanan kan soal selera. Ragam kuliner berikut mungkin bisa menjadi patokan kunjungan Anda:

Gudeg yang uenak menurut saya adalah yang kering, dengan sayur nangka yang tidak terlalu manis dilengkapi sambal krecek yang pedas. Untuk kriteria ini, saya rekomendasikan Anda untuk berkunjung ke Gudeg Mbarek Bu Hj.Ahmad yang terletak di utara Universitas Gadjah Mada. Kalau Anda lebih senang mencicipi Gudeg basah yang ekstra pedas karena potongan cabe rawit, Anda wajib berkunjung ke Gudeg Mercon Ibu Tinah yang ada di wilayah belakang Pasar Kranggan. Opsi lainnya yang layak Anda coba adalah Gudeg Pawon yang terletak di Umbulharjo. Untuk lokasi-lokasi warung Gudeg yang saya rekomendasikan, sila klik bagian yang bergaris diatas ya.

Bakso yang uenak menurut saya adalah yang memiliki tingkat kekenyalan yang pas. Rasanya kalau digigit langsung nyamleng. Nah, warung Bakso yang sesuai dengan kriteria ini bisa didapatkan di warung Bakso Pak Narto yang saat ini sudah berkembang dan memiliki banyak cabang di Yogyakarta.

Sate Ayam yang uenak menurut saya adalah Sate Ayam Podomoro yang terletak di Jalan Mataram, Yogyakarta. Kenapa? Karena Sate Ayam Podomoro menawarkan kelezatan ayam kampung yang kenyal.

Angkringan yang uenak menurut saya adalah Angkringan Lik Man yang terletak di pinggir Stasiun Tugu lewat Jalan Pangeran Mangkubumi. Angkringan Lik Man ini yang pertama kali memperkenalkan Kopi “Joss”, kopi hitam yang diperkaya dengan celupan arang yang masih menyala. Iya, Anda wajib berkunjung kesana.

Bakmi Jawa yang uenak menurut saya adalah Bakmi Pak Pele yang terletak di pinggir dalam Alun-Alun Lor (Utara) Kraton Yogyakarta Hadiningrat. Karena namanya yang harum diseantero penyuka Bakmi Jawa, Anda bisa menemukan antrian yang pelanggan yang super panjang bisa ditemukan di Bakmi Pak Pele. Saran saya, datanglah dari jam 5 atau setengah 6 sore.

Masih banyak tujuan wisata kuliner lainnya yang layak Anda coba, tapi silakan mencari sendiri atau bertanyalah pada siapapun yang Anda kenal selama Anda berkunjung ke Yogyakarta. Hehehe..

Belanja Dimana

Yogyakarta dikenal sebagai kota seni dan budaya yang kaya akan ragam pengrajin benda-benda bernilai seni, berikut sedikit diantara pengrajin yang bisa Anda kunjungi:

Batik Giriloyo yang terletak di Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta memiliki kekhasan tersendiri dari motifnya. Selain berbelanja, di Giriloyo Anda bisa mencoba membuat batik tulis sendiri menggunakan canting.

Batik Kayu Sendangsari-Krebet yang terletak di Pajangan, Bantul, DI Yogyakarta merupakan sebuah galeri dan workshop dimana para pengrajin menciptakan batik dengan medium kayu, dengan produk berupa topeng kayu, kotak perhiasan, dan aneka aksesoris.

Wayang Sagio yang terletak di Gendeng, Bangunjiwo, Yogyakarta dikenal sebagai maestro yang juga guru membuat wayang sejak 1974. Di rumah Sagio, Anda bisa belajar mendalami wayang.

Gerabah Kasongan yang terletak di Kasongan, Bantul, DI Yogyakarta merupakan dusun yang menghasilkan kerajinan keramik/gerabah yang diwariskan turun-temurun. Kalau Anda senang dengan kerajinan keramik, dusun ini wajib Anda kunjungi.

Empu Keris Djiwo Diharjo memiliki padepokan yang terletak di Desa Banyusemurup, Girejo, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta. Maestro keris yang juga Empu Keris bagi Kraton Yogyakarta Hadiningrat ini menyediakan wisata belanja ragam koleksi keris dari mulai warangka hingga pendok.

Pasar Beringharjo merupakan pasar induk yang terletak di Jalan Pabringan 1, Yogyakarta telah berdiri sejak tahun 1758. Kini, pasar Beringharjo memiliki ragam dagangan dari mulai batik, jajanan pasar, jejamuan hingga kerajinan patung yang dapat Anda koleksi. Saran saya, pandai-pandailah menawar harga.

Mirota Batik (Hamzah Batik) merupakan alternatif dari Pasar Beringharjo yang letaknya persis di seberang Pasar. Bila Anda termasuk jenis pembeli yang malas menawar harga, cobalah berkunjung ke Mirota Batik karena semua harga sudah pas tanpa ada proses tawar menawar harga. Selain itu, Mirota Batik menawarkan kualitas yang terjaga dan terjamin.

———————————

Tulisan di atas hanya berusaha memberikan sedikit sekali informasi mengenai Kota Yogyakarta, dan saya menulis pun karena saya kangen ketenangan dan keramahan Yogyakarta.  Ada pertanyaan seputar Yogyakarta, kontak saya di hello@adityasani.net .. :)

Writing a Press Release

  • Headline – used to grab the attention of journalists and briefly summarize the news.
  • Dateline – contains the release date and usually the originating city of the press release. If the date listed is after the date that the information was actually sent to the media, then the sender is requesting a news embargo, which journalists are under no obligation to honor.
  • Introduction – first paragraph in a press release, that generally gives basic answers to the questions of who, what, when, where and why.
  • Body – further explanation, statistics, background, or other details relevant to the news.
  • Boiler plate – generally a short “about” section, providing independent background on the issuing company, organization, or individual.
  • Close – indicating to media that the release has ended.
  • Media contact information – name, phone number, email address, mailing address, or other contact information for the PR or other media relations contact person.

Governor Jokowi Enters Jakarta On A Wooden Horse

Could two men, no matter how dedicated and outspoken they are, save the city of 12 million that has for years looked and smelt like a decomposing carcass? Could they reform the savage capitalist system that cannibalized this entire urban area and the rest of the country for decades; could they reprimand all the actors who have not been playing by rules? Could they all of a sudden implement some sort of “capitalism with a human face”?

At this point, many citizens of Jakarta are, it appears, ready to believe in just any flowery fairytale; their city is already in such a dreadful condition that the situation could get hardly any worse.

The pollution, garbage, incessant ugliness and contaminated water, as well as the daily commutes of several hours – all this is evidently having an effect on people’s ability to think clearly.

And so they recently voted in and elevated to the top office of the capital city, their new ‘magnificent couple’– two dudes that came, really, from who knows where.

Now let me introduce both of them – those two ‘heroes’ who are expected by the desperate masses to stop the decay, and initiate the epic fight for survival and the eventual glory of Jakarta.

The new Governor of Jakarta is actually not a city planner or an architect: he is originally a property and furniture businessman. Later, he served as a mayor of the mid-sized Central Javanese city of Solo (Surakarta). His name is Joko Widodo (nickname: Jokowi). In this latest Indonesian fairytale, he is the main cowboy, or an honorable wandering samurai, or a liberator, or whatever…

His deputy, known for his loud outbursts and shocking statements, is a former People’s Representative. His name is Basuki Cahaya Purnama.

The only credentials for governing one of the largest cities on earth Jokowi has, are his business trips to Europe, where he ‘really admired their cities’, and wanted to transplant their concept to the Indonesian urban sprawls. He also, by strictly Indonesian standards, managed to clean several main streets of Solo, whilst being in charge of its governance.

There are other achievements, his supporters will protest: in Solo he at least built one decent sidewalk in the center of town. Don’t laugh: it is actually a really grand thing to do here, as we are in a country where decent sidewalks are strictly forbidden by the powerful, one could even say ‘fatal’ car lobby (except in places where they don’t lead anywhere or connect to anything).

He also made operational a tourist tram that occasionally runs in Solo on old rails laid in the Dutch colonial era: it is his toy and his fulfillment of a wet dream about public transportation.

‘Not enough’, he would be told in India, hardly a social role model itself, but a country where even cities like Chennai and Kolkata, not to speak of New Delhi, are building or have finished building, their modern mass transport system. ‘Definitely not enough’, the Chinese people would say, as in their country at least few dozen urban areas are counting on ecological, cheap, extensive and comfortable subway systems, wide sidewalks, garbage recycling plants, clean water supplies, cultural institutions of all sorts, as well as enormous public parks and spaces.

But in Indonesia, as the saying goes, even a one-eyed man is king. And hope dies last. And so it goes…

*

A few months ago, in another article, I suggested: “Leave all your hopes behind when entering Jakarta.” I forgot to add: “And also bring some combat gas mask, if you can get your hands on one, in your carry-on and easy to open bag!”

Total gridlock, that frightening monster which has been spreading its rigid tentacles all over that broken, depressing and insufficient grid of Jakarta’s driveways for decades, is finally choking the city. People are late for meetings, they die on the way to hospitals, and social life collapses, as nobody is ready to sit for 2 hours each way in a traffic jam, just to have a cup of coffee.

But what one experiences now, is still only a mild preview of horror that is to come soon. After all, the traffic still somehow crawls, unless it rains, unless it’s the morning, afternoon, evening, working day, or a holiday.

I was just told by Mr. Rachmad Mekaniawan, a civil engineer:

“The other day, I flew from Balikpapan to the capital. The flight itself took only 1h45m. I arrived at Jakarta Airport at 5:45pm. I decided to take a bus to Blok M. The bus was full; I expected that. What I didn’t expect, was that the usual 30 minutes drive would take 5 hours on that day!”

A couple of years ago, JICA (Japan International Cooperation Agency) produced a study and warned that the city would be paralyzed by total gridlock by 2014.

This poor capital of a turbo-capitalist nation, is ravaged by extreme greed and corruption (‘Greed is good’; as we were told in the West, remember? We managed to force this idea down the throats of Indonesian elites in 1965; not that it took too much forcing). All that is not profitable is discarded. That includes rubbish recycling, pollution control, art centers, and public transportation; even the trees.

The Indonesian car lobby, its members all diligent students of modern US history, is perfecting what the Big Three did to LA and other cities, in the early days of the automotive coup d’état, almost one hundred years ago. Here, every attempt to build a comprehensive public transportation network is blocked with determination and force. What was constructed in the past is deteriorating, including the once efficient Dutch-designed railway system.

*

The end of corruption, transparency, and clean government! These are some of the main battle cries of Jokowi and his deputy. They are also promising some sort of integrated public transportation system, complete with trams, monorail, and MRT.

That entire package consists of slogans, but very little substance: it is part of the typically Indonesian make-believe world; it looks kind of pinkish and unreal, like the local television programs or a Disney cartoon.

Two days ago, I was invited to dine with a successful Indonesian businessman who is currently living abroad. He is close to, or one could say part of, both the political and business elites in this country, while somehow managing to retain his critical outlook on his country. An avid reader of my work on Indonesia, he managed to find out that I was in town, and suggested a wonderful but very quiet Chinese seafood restaurant for our encounter.

Very soon it became clear that he was intending to ‘feed me’ with inside information, and not just shrimps and scallops. He shared his frustration with me; he gave me some valuable ‘hints and data’. But the price of knowing was steep: I had to promise that I wouldn’t name names of the people and companies he was referring to.

That is what he said, in a summary:

“An industry insider from one of the big car companies in Indonesia, recently told me, that, their head is paying several millions of dollars in annual fees, which could be called retainer fees, to prevent or at least to delay indefinitely, all major public transportation projects in this city. Even as far back as 1992, the payments to the Governor alone amounted to US$10 million.”

And he continued: “The owner of one of the biggest car companies told me: ‘There will be no MRT in Jakarta, ever… until there is total gridlock’. Blocked also are the construction of sidewalks, and everything that competes with cars. The goal is to flood the country with millions of new cars and motorbikes, to make the nation fully dependent on private transportation. ‘One large foreign car company’ that operates in Indonesia is deeply implicated in massive corruption, while the other car companies are involved to a smaller extent.”

As we were parting, he said, sadly: “Many people can’t live in this city, anymore. You know, I think that the situation is so bad that even if a team of absolutely clean politicians and business people would take over Indonesia tomorrow, it would take some 3 generations to change things here…”

Almost all the members of the Indonesian elites do not live here anymore. They either run their operations from abroad, or at least they ‘commute’.

One does not have to analyze those complex corruption schemes related to petrol subsidies, or to the car lobbies. Corruption is everywhere, it is endemic and it paralyzes the entire city. Personal interests are always ahead and above those of the public. While 1 percent is living their high life, spending freely millions it continuously steals from the nation, well over 90% of Indonesians are in deep shit.

Last month, at Istanbul airport, I met a woman – one of those Indonesian super-rich wives – who was complaining bitterly, that there are no decent marinas in Indonesia. Well tanned, she said she was sailing for 2 months all over Mediterranean Sea. When I tried to explain to her about the books I am writing related to her country, and what films I am making, she simply could not comprehend. Foreigners were supposed to talk about Indonesian girls, resorts in Bali and wild private parties, not this Bolshevik crap!

*

But let’s go back to corruption.

Nothing moves here, anymore. You can’t get rid of those horrible 2-stroke-engine Indian (Bajaj) motor-rickshaws; models so old, that one hasn’t even seen them for decades on Indian streets. Certain military, the police or other ‘interests’ are always behind their operation. The same is true about the dreadful, filthy and polluting minibuses. All governors make wobbly attempts to get that stuff off the road, then they get their hands slapped, and they shut up: a well-choreographed script.

Tobacco industry advertisements are screaming from elevated roads, and almost every city corner. Every man and boy, it appears, is smoking, in this already dirty and polluted city: on the street, in dilapidated buses, even inside the malls. Regulations are issued but ignored. The tobacco lobby in Indonesia is powerful and unrelenting; grotesquely it even owns those few tiny green areas left in the capital. It also owns a great number of MPs, the so called People’s Representatives.

The second month into Jokowi’s administration, huge panels advertising cigarettes are still decorating the city. And they will surely be there when he leaves. Even in the Plaza Indonesia, one of the ritzy malls of the city, thick smoke levitates above almost all cafes. This is unthinkable in any other Southeast Asian city, from the rich Singapore to poor Manila. But in Jakarta it’s biasa, meaning ‘normal’.

Little wonder that even foreigners living here, voted Jakarta as the most unlivable city in Asia Pacific.

*

The new Governor has been promising a higher minimum wage. That he had delivered, recently hiking it to US$230 a month. Now they are higher than those in the Ukraine and even Bulgaria (US$156 a month), a country that is a member of the European Union.

On November 20, 2012, Jakarta Globe reported:

Jakarta Governor Joko Widodo approved a proposed 44 percent minimum wage hike on Tuesday in what is widely seen as a populist move amid heavy lobbying from Indonesian businesses. ??It has been signed, the amount is Rp 2.2 million, Joko was quoted saying by Detik.com. I have hammered the gavel.

But how many people could hope to get the minimum wage? A great majority of Indonesians work in the informal sector, where the wages can be as low as US$30 or US$40 a month; tens of millions ‘don’t exist’. As a leading Canadian statistician explained to me, while the government census stubbornly places the number of Indonesians at between 237 and 250 million, the real number is around 300 million or higher. Those who are unaccounted for are the poorest ones. Those people are often making no wages at all, working and subsisting in the harshest pre-industrial feudal-like conditions.

Right after the wage hike was approved; I hit the streets of Jakarta, asking the same question: do workers get their minimum wage? Do they really?

They do: those who work for the chain restaurants, workers in big private companies as well as government employees. But that could be much less than a quarter of the workforce of the capital city.

“Minimum wage?” wondered a worker at a furniture workshop in the Klender neighborhood, East Jakarta. “They pay me by the number of delivered pieces. If I kill myself, once in a while I can take home US$200 a month, but on a normal month it doesn’t come anywhere close to that.

Ms. Siti who works in a Korean owned garment factory explained: “Many workers in and around Jakarta are making about 2.500Rp (26 cents) an hour. If we work ten hours a day, we get paid US$2.60. That amounts to some US$60 a month, or less. When the inspectors come, all the workers are usually locked in a dark room, so none of us can talk to them. Once, my friend and I were using the washroom when the inspectors came. They found us and asked about our wages. We intuitively lied, pretending that we were paid much more than we were in reality. We knew we would be fired if we had told the truth.”

Forget the official statistics, which tell you that half of the city has already entered that glorious middle class status (here the official entry point to middle class is US$2 a day) and trust your own eyes: the misery you see everywhere, un-recycled garbage, clogged canals, the acute lack of public spaces and sidewalks, Ferraris and Porches negotiating notorious potholes, countless shopping malls offering standardized fare right next to the miserable and unsanitary kampungs, villages whose inhabitants are barely surviving, in the middle of the city.

*

And when it seemed that there is no hope, just deep darkness and permanent gloom, suddenly there is light! Two men, the new governor and his deputy, are entering the city on their horses, guns hanging damn low, and like in some old Western their eyes are shining with zeal and dignity.

Or are they really?

The servile press wants people to believe that those two were selected and elected despite the interests of the elites. That is, of course, unthinkable. In Indonesia everything is subservient to the business-military-business clique. How could people be fooled like this? Is it because since 1965 they were discouraged from analyzing, from thinking independently?

And what really is the performance of the couple, ever since they took over the governance?

The Vice Governor of Jakarta, Basuki T. Purnama (nicknamed Ahok), met public works officials on 8 November 2012. He did some loud screaming, and insulted everyone in the room:

“Before we begin, can this entire budget be cut by 25%? The unit price that you have here is too high… There are only two ways to resolve this: 1) you cut 25% of this budget without arguing. Or 2) I will delete this project from your portfolio. I will use my own operational funds… Then I’ll check past projects; I will open that ‘old skin disease; I will ask the Corruption Eradication Commission (KPK) to help. I will approach the DA, too. Let’s launch the ‘New Jakarta’.”

What language… And you all know that saying about the dog that barks… If you really wanted to change things in your city and to investigate cases of severe corruption, would you really yell in the faces of those you suspect of stealing, or would you try and catch them red-handed?

But Ahok went even further, and made it all look like a true cowboy movie:

“If there are people who want to kill me, it would be very easy… I don’t know who will try… I have many enemies… if somebody tried to shoot me point blank, I would not blink.”

One immediately felt like giving him big hug and saying: “Ahok, really, nobody is going to shoot you… You know… You would never be here… ‘They’, the real rulers of this country, would never allow you to be elected if you and your boss were not vetted, re-vetted and declared ‘safe’ for the regime. Or do you really want us to believe that candidates appear on their own, independently, and then people just go out and vote for them? Really? In Venezuela, sure… But in Indonesia, dear Ahok…? Really?”

As if to confirm my doubts, few weeks after taking power, Jokowi suddenly began acting as a really trustworthy apparatchik of the Indonesian regime. What I was told in depth at the Chinese restaurant was proving to be correct, not that I ever doubted it.

He announced that he is postponing the construction of the MRT. He ‘put the project under scrutiny’, and it became clear that for quite some time Jakarta will continue to be the only city of its size in the world, without a metro. One of the reasons given by the Governor, who claims he is working on behalf of the people, was that he is not sure how long it would take for the project to pay for itself!

Angki Hermawan, and engineer and a graduate of the prestigious Bandung Institute of Technology (ITB), who lives in both Jakarta and Calgary, Canada, commented for this report:

“In my opinion, Jokowi is really strange! He said that whether the MRT project will be carried on or not depends on ROI (return on investment); if not the Jakarta administration would go bankrupt. This statement is bizarre because everywhere in the world, MRT is the backbone of public transportation, unless the city has less than 1 million inhabitants. The MRT in Jakarta is a must! And what is he saying? That ROI for MRT has to be good? How come Jokowi suddenly acts like some small-minded businessman? ROI for projects that will benefit the people cannot be calculated as some ROI for purely business purposes. Its return has to be calculated with non-monetary, social benefits.”

But even if strictly economic value applies, Jakarta needs an immediate overhaul of its transportation system, as it is losing around 3 billion dollars a year due to the delays caused by traffic jams.

So it is back to square one: no rationality, just some secretive and non-transparent considerations.

And so the MRT is delayed again. And those pathetic concrete pillars and metal bars that were supposed to support the monorail – the project that was corrupted and killed few years ago, while enormous funds were embezzled, the city landscape further scarred, and nobody went to jail – are still there, sticking up like multiple ‘English salutes’ of the local elites to the citizens of Jakarta, towards the grey sky.

And what about Ahok’s plans to revitalize the absolutely destroyed historic city?

“If we want it to be an advanced neighborhood, it should be made more upscale,” Ahok said. “…Kota Tua should be expensive so it can advance.” Jakarta Globe reported that.

It is clear they will not ask UNESCO for help, as did, Hanoi, for instance. They will probably ask Gucci, LV or Lamborghini.

*

I already saw several ‘attempts’ to save Indonesian cities. Most of them were so pathetic that they could be compared to some attempts of a 5 years old child who tells his parents: “I will now make an airplane that will fly. Here are two sticks of wood – the wings. And this piece of plastic will be the main body of the airplane…”

All the Indonesian cities are ruined. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, even Yogyakarta. It would take decades and determined effort to bring them to some standards of Asia Pacific.

Two years ago I met the mayor of Surabaya, Ms Tri Rismaharini. She was still very popular then; there were great hopes. She was promising clean government and dramatic changes in infrastructure.

I asked her whether she really had the stomach to confront corruption, the car lobby and the other pathologies in the second largest Indonesian city of 3 million. An honest woman, a Muslim with her head covered, she obviously did not want to lie to me. She simply avoided the question.

Instead she told me about her love for flowers and plants. She showed me photos and explained that she had been going around her city, planting trees, converting unused spaces into parks. She often did it with her own hands.

She was very kind, I remember. I liked her: I liked Ibu Rismaharini very much. I would like to be her neighbor. But her city has been bleeding, with no transportation except those stinky and privately owned ankots (minivans), with almost no cultural and intellectual expressions, no city planning and again – with no hope.

When we were parting, she invited me to come and see her again, whenever I will be back in her city.

I returned this September and honestly, I saw no substantial change. The city was somehow cleaner, there was that one proverbial big and decent sidewalk on both sides of the main street, and there were a few small gardens. Nothing else. Surabaya was still choking on traffic jams; there was nowhere to go in the evening, except for a few malls.

I decided not to visit Ibu Rismaharini. What would I tell her; what would I ask? For the both of us, the encounter would be very embarrassing!

*

On November 20, 2012, I showed my Dadaab documentary film (“One Flew Over Dadaab”) at the University of Indonesia, and then spoke on the collapse of the country. One student asked me: “What can be done? How could Indonesia be saved?”

I replied that it is not up to me to decide; it is not my – it is his country. I don’t cure, I only diagnose.

But that afternoon I told them, both students and professors, a lot about the collaboration of their elites and military with the US and Europe. I told them how much Indonesia is loved in the West, by the Western economic elites and the political regimes in both US and Europe. “Indonesian people are starving, they have lost everything, but they are still generously feeding the West. They sacrificed everything for the wellbeing and the welfare states of the EU, as well as for the multi-national companies”, I summarized.

I also explained to them that as long as it is destroying its forests, mining out all that it has left under the surface of the earth, consuming foreign products and doing absolutely nothing for the welfare of its own people, Indonesia would continue to be called ‘democratic’, ‘tolerant’, and even ‘successful’.

“Your country had been colonized and ravaged by the Europeans; it had been destroyed by the US-sponsored coup of 1965 and by the savage capitalist system. Jihadi cadres that were both killing in 1965 and fought on behalf of the West in Afghanistan are now destroying what is left of the secular fabric of the Sukarno era.”

“And then your ‘opposition’, your ‘civil society: where do they go for help? We all know it: they go back to the West! They commute between Jakarta and Amsterdam, between Jakarta and Berlin, London, New York! They get almost all their funding there. Do you really, honestly think that the West is going to sponsor true opposition to its economic and geo-political interests? Please get real!”

I was speaking on the premises of the University that was guilty of putting the most monstrous capitalist system in place, right after 1965; the University that fully collaborated with Von Hayek and Friedman’s economic concepts of unchecked and unrestricted capitalism. The University that was basically bought by the West, in order to implement what Naomi Klein calls the “Shock Doctrine”, to experiment on living human beings.

They let me speak. I realized that nobody there really cared too much; nobody was scared by what I was saying. What I declared, was going to stay behind the university walls. My appearance was a “Invite the clowns” sort of show.

Somebody asked again about ‘how to change things?’ All great men that I have worked with, from Eduardo Galeano to Pramoedya Ananta Toer were allergic to such questions, and so was I, lately.

I reminded them of some of the last words of Mr. Ananta Toer, the greatest Southeast Asian novelist, that were spoken to me. He was a prisoner of conscience in Suharto’s concentration camps, a man whose books were burned and who was sidelined and endlessly embittered at the end of his life:

Bukan reformasi – revolusi!” He proclaimed defiantly to the lens of my film camera. “Indonesia will never change through the reforms, only through revolution!”

Riding his wooden horse, Jokowi and his deputy are not carrying any revolutionary banners. Look closer at their plastic, mass-produced guns; listen to their words.

Jokowi is no Indonesian Hugo Chavez, Evo Morales, Lula, or Ho Chi Minh.

I actually have no idea who he is. I only know what he is not.

****

source: http://www.counterpunch.org/2012/11/23/governor-jokowi-enters-jakarta-on-a-wooden-horse/

Andre Vltchek is a novelist, filmmaker and investigative journalist. He covered wars and conflicts in dozens of countries. His book on Western imperialism in the South Pacific – Oceania – is published by Lulu. His provocative book about post-Suharto Indonesia and market-fundamentalist model is called “Indonesia – The Archipelago of Fear” (Pluto). After living for many years in Latin America and Oceania, Vltchek presently resides and works in East Asia and Africa. He can be reached through his website.

Bloglarship: Kompetisi Blog berhadiah Beasiswa

Post Banner Golkar

Rekan-rekan Mahasiswa/i sebangsa setanah air,

Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68, ayo kita tuangkan buat sebuah tulisan di blog berisikan pemikiran, ide, keinginan ataupun uneg-uneg kita mengenai tema: “MERDEKA DARI KETIDAK-PEDULIAN”.

Detail cara-nya:

  • Follow akun @Golkar2014 dan Likes Facebook Page Partai Golkar di http://facebook.com/DPPPGolkar.
  • Tema tulisan: “MERDEKA DARI KETIDAKPEDULIAN”, bagaimana seharusnya pemuda Indonesia, yang sebagian besar masih tidak peduli dan, untuk mulai peduli, paham, mengawasi, dan berbuat sesuatu pada dan melalui politik Indonesia?
  • Tulisan kalian harus menganalisis permasalahan, memberikan solusi dan inspirasi, serta tidak ditujukan menyerang organisasi maupun tokoh politik tertentu secara langsung.
  • Panjang tulisan maksimal 100 kalimat.
  • Di blogpost kalian, wajib disertakan link banner “Bloglarship” yang kami sediakan (sila copy html code ini):

<a href=”http://partaigolkar.or.id/bloglarship/”><img src=http://partaigolkar.or.id/wp-content/uploads/2013/08/Bloglarship-Banner-Promo-290290.png width=”290″ height=”290″ border=”0″></a>

“Saya baru saja mengikuti kompetisi #Bloglarship menyambut kemerdekaan RI untuk memperebutkan hadiah beasiswa pendidikan”.

  • Kalian juga diharuskan men-tweet-kan link blog kalian di akun twitter kalian masing-masing dengan menyertakan akun @Golkar2014 dan #Bloglarship.
  • Kami menerima karya kalian mulai tanggal 15 Agustus 2013 pukul 05.00 pagi sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 pukul 05.00 sore.
  • Di #Bloglarship periode pertama ini akan diambil 2 karya terbaik, kemudian yang bersangkutan akan mendapatkan beasiswa masing-masing sebesar Rp 500.000,-

Pemenang akan diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2013. Untuk lebih jelasnya ayo segera follow @Golkar2014. Jangan lupa ya!

_____

#Bloglarship merupakan kompetisi blog untuk mahasiswa yang dilakukan secara periodik; dua minggu sekali. 

The Perfect Fascist City: Take a Train in Jakarta

Kota Fasis yang Sempurna: Naik Kereta Api di Jakarta

Ditulis oleh Andre Vltchek
Diterjemahkan oleh Fitri Bintang Timur
Disunting oleh Rossie Indira

(Artikel aslinya dimuat di Counter Punch, ”The Perfect Fascist City: Take a Train in Jakarta”, edisi 17-19 Februari 2012)

—-

Kalau anda naik kereta api di Jakarta, berhati-hatilah: pemandangan yang anda lihat di balik jendela mungkin akan membuat resah anda yang bukan wartawan perang atau dokter. Terlihat ratusan ribu orang merana tinggal di sepanjang jalur kereta. Rasanya seperti seluruh sampah di Asia Tenggara ditumpahkan di sepanjang rel kereta; mungkin sudah seperti neraka di atas bumi ini, bukan lagi ancaman yang didengung-dengungkan oleh ajaran agama.

Memandang keluar dari jendela kereta yang kotor, anda akan melihat segala macam penyakit yang diderita oleh manusia. Ada luka-luka yang terbuka, wajah terbakar, hernia ganas, tumor yang tak terobati dan anak-anak kurang gizi berperut buncit. Dan masih banyak pula hal-hal buruk yang bisa anda lihat yang bahkan sulit untuk digambarkan atau difoto.

1133256_20130714024613

Jakarta, ibu kota negara yang oleh media Barat diberi predikat ‘demokratis’, ‘toleran’ dan ‘perekonomian terbesar di Asia Tenggara’ sebenarnya adalah tempat dimana mayoritas penduduknya tidak memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri. Dari dekat makin nyata bahwa kota ini punya indikator sosial yang levelnya lazim ditemui di Sub-Sahara Afrika, bukan di Asia Timur. Selain itu, kota ini juga semakin keras dan tidak toleran terhadap kaum minoritas (agama maupun etnik), termasuk mereka yang menuntut keadilan sosial. Perlu kedisiplinan yang luar biasa untuk tidak menyadari ini semua.

Slavoj Zizek, filsuf Slovenia, menulis dalam bukunya The Violence:

“Disini kita temui perbedaan Lacanian antara kenyataan (reality) dan yang Nyata (the Real): ‘kenyataan’ (‘reality’) yang dimaksud disini adalah kenyataan sosial dari orang-orang yang benar-benar terlibat dalam interaksi dan dalam proses produksi, sementara yang Nyata (the Real) adalah sesuatu yang ‘abstrak’ yang tak dapat ditawar, logika menakutkan dari ibukota yang menentukan apa yang terjadi dalam kenyataan sosial. Kita dapat melihat kesenjangan ini secara jelas ketika kita pergi ke suatu negara yang kehidupan masyarakatnya berantakan. Banyak kita lihat kerusakan lingkungan dan penderitaan manusia. Namun, yang bisa kita baca hanyalah laporan dari para ekonom bahwa kondisi ekonomi negara ini ‘baik secara finansial’ – realitas tidak penting, yang penting adalah kondisi di ibukota…”

Kondisi di ibukota dan para elitnya baik-baik saja, meskipun dibalik itu negara dalam kondisi morat-marit. Tapi mari kita lihat lagi masalah kereta api kita.

Saya memutuskan untuk naik kereta api ekspres dari Stasiun Manggarai ke Tangerang (tempat di mana beberapa tahun lalu diterapkan hukum syariah yang walaupun tidak konstitutional namun tetap berjalan dengan absolut impunitas), untuk satu alasan saja: melihat apakah ada upaya nyata dalam ‘melawan/mengatasi’ apa yang disebut keruntuhan total infrastruktur Jakarta, alias kemacetan total (total gridlock) .

1133256_20130714024653

Seperti halnya berbagai masalah di Indonesia, kemacetan punya sejarah yang menarik:

Sejak tahun 1965 (tahun dimana terjadi kudeta militer brutal yang didukung oleh Amerika Serikat yang membawa Jendral Soeharto ke puncak kekuasaan dengan menghabisi nyawa 800,000 hingga 3 juta jiwa. Mereka yang terbunuh antara lain dari golongan kiri, kaum intelektual, masyarakat minoritas Cina, serikat pekerja dan kaum ateis atau sederhananya bisa saja mereka yang pada waktu itu memiliki istri yang lebih cantik, tanah yang lebih luas atau sapi yang lebih gemuk), pemerintah Indonesia bekerja keras untuk menjamin bahwa kota-kota di Indonesia tidak memiliki transportasi publik, tidak memiliki taman yang luas dan tempat pejalan kaki. Ruang publik secara umum dianggap sangat berbahaya karena bisa saja disana masyarakat akan berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu ‘subversif’ seperti rencana menggulingkan pemerintahan.

Taman-taman publik diambil alih oleh kontraktor untuk dijadikan lapangan golf pribadi untuk kaum elit. Tempat pejalan kaki juga dihilangkan karena tidak menguntungkan dan dianggap ‘terlalu sosial’. Pada akhirnya, transportasi publik menjadi milik swasta dengan kualitas yang turun menjadi angkot dan metromini yang mengeluarkan asap hitam dari knalpotnya dan bajaj India bekas yang bahkan sudah tidak dipakai lagi selama beberapa dekade di negara asalnya.

Itu terjadi di Jakarta. Kota-kota lain dengan jumlah penduduk antara 1 hingga 2 juta jiwa seperti Palembang, Surabaya, Medan dan Bandung tidak memiliki transportasi publik yang berarti, selain angkot kecil, kotor berkarat dan bis yang kotor dan bau.

Tentu saja semua ini sudah direncanakan: produsen mobil diberikan lisensi untuk memproduksi mobil model lama dari Jepang dan menjualnya dengan harga gila-gilaan (mobil di Indonesia dijual antara 50-120 persen lebih mahal daripada di Amerika Serikat), kemudian memaksa penduduk Indonesia – yang termasuk paling miskin di Asia Timur – untuk membeli mobil pribadi. Mobil yang pertama dibawa masuk, lalu sepeda motor yang lebih berbahaya, fatal untuk lingkungan hidup dan sama sekali tidak efisien. Di kota-kota besar di Cina dan banyak kota Asia lainnya sepeda motor sudah dilarang masuk ke kota.

Pejabat pemerintah dan wakil rakyat di DPR diam-diam secara konsisten mendapat suap dari industri mobil. Lobi mobil ini menjadi sangat berpengaruh dan menghambat segala upaya untuk memperbaiki angkutan kereta api maupun kapal laut antar pelabuhan di Jawa, salah satu pulau yang paling padat di dunia.

Pada tanggal 14 Agustus 2011, koran Jakarta Post menulis:

Anggota Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Nursyirwan Soedjono yang juga Wakil Komisi V DPR untuk mengawasi bidang transportasi, telah lama mempertanyakan ketidakmauan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk memperbaiki jaringan rel kereta di negara ini. Mereka menyalahkan ketakberdayaan mereka pada lobi politis ‘tingkat-tinggi’ yang diatur oleh industri otomotif yang menerima keuntungan langsung dari pembangunan jalan di negara ini.

“Tidak ada tuh cerita bahwa kami [Komisi V] menolak rencana anggaran pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur rel kereta api,” Nusyirwan mengatakan pada Jakarta Post. “Namun tampaknya ada ‘kelompok berpengaruh’ yang selalu menolak segala upaya untuk meningkatkan jasa transportasi umum, khususnya kereta api.”

Seperti di banyak masyarakat fasis yang ekstrem ataupun masyarakat feodal, kaum ‘elit’ menikmati naik mobil limosin sementara orang yang tidak punya patah kaki ketika mereka jatuh ke got karena tidak ditutup, diperkosa di kendaraan umum dan menghirup asap knalpot ketika naik angkot, atau otak mereka berhamburan di atas trotoar karena naik motor di atas trotoir yang tidak rata setelah frustasi naik motor di antara mobil dan truk yang agresif di jalanan.

Namun para pengambil keputusan di pemerintahan menikmati adanya impunitas selama beberapa dekade ini dan mereka telah mengambil hampir semua ruang publik di kota Jakarta. Dengan impunitas pemerintah selain memang tidak kompeten dan malas, mereka menjadi semakin tidak punya motivasi serta beritikad untuk menutup semua solusi jangka panjang bagi kota Jakarta.

Kita lihat saja kenyataan bahwa panjang rel kereta api di sini malah menyusut sejak masa penjajahan Belanda; Jakarta dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa (bahkan lebih di hari kerja) menjadi satu-satunya kota (dengan jumlah penduduk yang hampir sama) di dunia yang tidak memiliki sistem angkutan massal.

1133256_20130714024759

Beberapa tahun lalu ada upaya membangun dua jalur monorel walaupun bukan sistem angkutan massal yang paling efektif untuk kota Jakarta. Jalan-jalan ditutup, debu dan kotoran dimana-mana, penduduk diminta untuk bersabar dengan alasan bahwa ‘pembangunan ini untuk mereka’, namun kenyataannya tidak lah demikian, karena ternyata tujuan utama sistem transportasi ini adalah untuk mengeruk laba.

Proyek ini diberikan pada konsorsium swasta dan akhirnya, sudah dapat diduga, uang publik disalahgunakan. Pembangunan tiba-tiba berhenti, menyisakan pilar-pilar beton yang memancang di tengah jalan. Tidak ada yang dibawa ke pengadilan dari proyek yang membawa skandal ini, dan media amat disiplin untuk hanya melaporkan pernyataan resmi pemerintah, seolah-olah walaupun uang sudah lenyap tapi mereka yang bertanggungjawab tidak layak untuk diganggu hidupnya oleh penyelidikan polisi.

Supaya kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja, memang ada pula upaya untuk menyelamatkan Jakarta, misalnya mencoba transportasi air dengan perahu di kanal-kanal yang sebenarmya sangat tercemar. Sayangnya sampah-sampah yang ada di kanal-kanal itu merusak mesin perahu, ditambah dengan bau menyengat dari kanal yang selalu dipenuhi sampah dan benda beracun sehingga ‘proyek’ ini gagal total dalam beberapa minggu saja.

Banjir Kanal Timur seharusnya bisa membawa perubahan berarti bila dilakukan dengan revolusi seluruh pendekatan pekerjaan publik yang tujuannya agar pembangunan kota Jakarta sesuai dengan standar Asia di abad ke-21. Selama beberapa dekade, Jakarta telah mengalami banjir besar; pernah 2/3 kotanya terendam banjir. Hal ini disebabkan kanal-kanal yang tersumbat, lahan hijau yang hilang dan pembangunan yang membabi-buta. Akhirnya diambil keputusan untuk membebaskan tanah dan membangun kanal bankir untuk menyalurkan air berlebih ke laut. Pada saat perencanaan, dijanjikan akan dibangun taman-taman publik atau paling tidak tempat pejalan kaki di pinggir kanal. Juga dijanjikan adanya jalur khusus untuk pengendara sepeda, tempat berolahraga, juga transportasi air, bahkan angkutan dengan tram listrik.

Bagi mereka yang masih punya harapan untuk Jakarta akhirnya dibenturkan pada kenyataan yang jauh dari apa yang dijanjikan. Di tahun 2010 dan 2011, saat pembangunan kanal masih jauh dari penyelesaian, kenyataan pahit mulai terlihat.

Kualitas konstruksi kanalnya sangatlah buruk, bahkan sebelum pembangunan selesai, sampah telah menutup proyek kanal tersebut. Kejutan berikutnya: pemerintah mengatakan bahwa mereka memang tidak berencana untuk menyelenggarakan transportasi publik di pinggir/atas kanal itu. Seperti biasa, mereka meyakinkan publik bahwa tidak akan akan ada ruang publik disana. Di awal tahun 2012, lahan di sepanjang kanal dijadikan jalan raya (walaupun menggunakan kata jalan inspeksi) yang langsung digunakan oleh pengendara sepeda motor. Bahkan sejak sebelum selesai dengan sempurna, namun secara resmi sudah beroperasi, kanal banjir ini kelihatannya hanya akan menjadi tempat pembuangan sampah dan menambah harapan tinggi para pelobi motor/mobil.

Bayangkan berapa kilo meter ruang kota yang terbuang (meski secara resmi pemerintah menganggap proyek ini sukses)! Tidak ada sedikitpun tempat bagi pejalan kaki dan tidak ada satupun taman bermain untuk anak-anak.

Bagaimana para pejabat pemerintah bisa menghindar dari tanggung jawabnya walaupun ada bukti nyata dari perampasan hak rakyat disini? Di negara lain, hal ini bisa dianggap sebagai ‘pengkhianatan’ kepada bangsa dan negara.

Hal ini bisa terjadi karena dalam ‘demokrasi Indonesia’ tidak ada akuntabilitas. Tidak ada akuntabilitas sama sekali! Korupsi terjadi dimana-mana dan warga negara tidak memiliki mekanisme untuk mengorganisir protes (obsesi dengan jaringan sosial seperti Facebook pada umumnya hanya untuk status semata). Bahkan pembunuhan orang yang berbeda kepercayaan dengan kader kelompok agama garis keras tidak membuat masyarakat ‘berpendidikan dan kalangan menengah’ turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Yang terasa adalah bahwa di seluruh negara, termasuk di ibu kota, masyarakat telah putus asa sejak lama. Orang-orang menjalani hidupnya dalam kota megapolitan tanpa perlu menuntut, memprotes atau berkeluh-kesah.

Masalahnya, di Indonesia berkeluh-kesah, menuntut atau berdemo jarang atau sama sekali tidak membawa hasil. Surat-surat yang ditujukan kepada wakil rakyat di DPR tidak dijawab, bahkan banyak yang tidak dibuka, sementara surat ke media massa dimuat hanya jika isinya berada dalam batas-batas yang tidak tertulis namun tersirat ‘Proyek’ tidak terbuka untuk didebat (karena melibatkan banyak uang dan ada pembagian uang jarahan tersebut antara pemerintah dan perusahaan swasta dengan aturan dan formula yang telah mereka sepakati bersama) dan tidak diberikan jalan untuk masyarakat bisa intervensi karena akan ada resiko merusak sistem yang ada. Rakyat hanya sesekali diberi informasi tentang apa yang akan dibangun, kapan dan di mana. Jika ada uang yang raib – hal yang amat sering terjadi – tidak ada konsekuensi yang ditanggung pelaksananya. Jika rencana ‘berubah’ atau jika jadwal tidak terpenuhi, tidak ada yang dipaksa bertanggungjawab.

1133256_20130714024924

Indonesia adalah contoh dimana diktator bisa dipilih melalui pemilihan umum yang dilangsungkan secara periodik (para pemilih dapat memilih dengan bebas antara satu kandidat korup dengan kepentingan bisnisnya dengan kandidat lain yang juga korup dengan kepentingan bisnis yang lain) dan memimpin dengan dikontrol dan disponsori oleh kepentingan Barat serta sama sekali tidak ada kekuasaan yang diberikan pada rakyat.

Jika ada penumpang yang jatuh karena lantai kereta api yang berkarat dan meninggal atau mereka yang jatuh di lubang galian proyek, jangankan dapat kompensasi, dapat permohonan maafpun tidak.

Ketika diminta untuk membandingkan Indonesia dengan Cina, Profesor Dadang M Maksoem, mantan pengajar di University Putra Malaysia (UPM) yang sekarang bekerja untuk pemerintah daerah Jawa Barat, memberikan jawaban dengan berapi-api: “Sederhana saja: mereka [orang Cina] berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk negara mereka. Pendidikan disana tidak seperti di sini. Bagaimana sih kok pemerintah tidak bisa memberikan transportasi publik yang layak? Rakyat dipaksa untuk untuk membeli sepeda motor mereka sendiri untuk mengangkut diri mereka sendiri dan mereka dipaksa untuk membahayakan jiwa mereka di kondisi lalu-lintas yang parah. Sekarang kemacetan lalu-lintas ada di mana-mana. Entah apa yang bisa saya katakan. Orang-orang disini itu bodoh, idiot, mati otak, atau rakus Sih? Pilih saja jawabannya!”

Tapi jawaban seperti ini bukan yang ditampilkan di media populer di Barat. Secara resmi Barat memuja Indonesia. Bagaimana tidak: penguasa dan elit Indonesia yang taat pada mereka berani mengorbankan rakyat, pulau-pulau, bahkan ibukota mereka sendiri untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan-perusahaan multi-nasional dan penguasa dunia. Perusahaan asing dan pemerintah mana yang tidak menghargai kemurahan hati penguasa dan elit Indonesia ini?

1133256_20130714025054

Tapi marilah kita kembali ke masalah transportasi publik lagi.

Pada masa pemerintah dan swasta merencanakan proyek pembangunan monorel (atau setidaknya ini yang mereka katakan pada masyarakat), kota ini mulai membangun apa yang disebut ‘busway’ atau jalur khusus bus, yaitu proyek yang awalnya adalah kesalahan dalam memahami konsep transportasi publik di kota Bogota yang terletak nun jauh di Kolombia, Amerika Selatan.

Alih-alih membangun sistem transportasi kereta api massal yang bisa mengangkut jutaan penumpang setiap harinya, Jakarta ‘membangun’ jalur busway yang mengambil dua jalur dari jalur yang sudah ada di jalan-jalan utamanya, kemudian mengoperasikan kendaraan bus sempit dimana para penumpang duduk menyandar dinding sambil menghadap satu sama lain. Setiap bus hanya punya satu pintu untuk penumpang naik dan turun. Halte dan jalan masuk ke halte dibuat dari logam yang mudah berkarat dan sekarang pelat lantainya sudah banyak yang lepas dan meninggalkan lubang di jalan masuk itu. Hampir semua pintu otomatis di halte sudah tidak beroperasi dengan baik dan akhirnya ada orang yang terdorong ke jalan hingga meninggal atau luka parah.

Seperti moda transportasi lain di Jakarta, sistem ini tidak dirancang untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini untuk mengurangi kemacetan dan mengangkut berjuta orang secara aman dan nyaman. Busway dirancang sebagai proyek untuk memperkaya perusahaan yang memiliki saham dan para pejabat yang korup.

Sistem busway tidaklah efisien, tidak memperhatikan keindahan dan tidak mempersatukan kota – malahan lebih memecah-belahnya. Hampir tidak ada tempat pejalan kaki di dekat halte busway. Penumpang yang sampai di halte busway harus beresiko kehilangan nyawanya untuk menyeberang jalan untuk sampai ke tempat tujuan atau naik angkutan umum lain.

Bahkan ketika halte busway dibangun di dekat stasiun kereta, perencana kota menjamin bahwa tidak ada jalan langsung ke sana. Selama beberapa dekade, para penguasa Jakarta telah memastikan tidak adanya interkoneksi antara moda transportasi, termasuk dengan stasiun kereta peninggalan jaman Belanda. Kota ini hampir tidak memiliki tempat pejalan kaki, hampir tidak ada tempat penyeberangan di bawah tanah (hanya ada satu di seluruh kota yaitu dekat stasiun Kota yang pembangunannya membutuhkan waktu beberapa tahun) yang menghubungkan stasiun dengan jalan raya. Dan kenyataannya Jakarta tidaklah memiliki banyak jalan raya – kebanyakan dari jalan raya ini hanyalah replika buruk dari jalanan di pinggiran kota Houston: dengan jalan tol (layang atau bukan), tidak ada tempat pejalan kaki dan fasilitas-fasilitas yang dipisahkan oleh pagar-pagar, tidak langsung bisa diakses dari jalanan.

Kebodohan dalam perencanaan kota ini hanya bisa disamai oleh ketidakcerdasan pembangunan negara secara keseluruhan – Jakarta adalah sebuah contoh dunia kecilnya. Contohnya, untuk putar-balik di jalanan saja, seseorang harus berkendara satu kilometer atau lebih dan hal ini tentunya menambah kemacetan, konsumsi bahan-bakar dan polusi. Kota ini dirancang sedemikian rupa sehingga orang harus naik mobil hanya untuk menyebrang jalan karena memang hampir tidak ada tempat pejalan kaki dan sarana penyebrangan yang memadai. Sarana transportasi di kota ini berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada interkoneksi. Rakyat dipaksa untuk mengemudikan mobil atau skuter murah yang semakin populer belakangan ini (warga lokal menyebutnya motor) untuk kemudian membusuk di tengah kemacetan yang legendaris. Hal ini bisa terjadi karena pelobi mobil mampu menyuap pemerintah dan hasilnya adalah ketidakmauan pemerintah untuk membangun jaringan transportasi publik yang efisien.

Sangat jelas terlihat bahwa ada banyak kepentingan ekonomi yang terlibat. Untuk dapat menganalisa Indonesia, penting untuk diingat bahwa pertimbangan dan prinsip moral yang ‘normal’ sudah menghilang dari kamus para penguasa.

Sekelompok kecil pengusaha dan politisi telah menjarah sebagian besar sumber daya alam negara ini; mereka menghancurkan banyak hutan tropis dan mengubah negara kepulauan ini menjadi bencana bagi lingkungan hidup. Mayoritas penduduk Indonesia tidak pernah mencicipi keuntungan dari kerusakan yang terjadi di negara mereka.

Penduduk Jakarta tak terkecuali. Kota ini dibangun ‘bukan untuk rakyat’, sebagaimana dikatakan oleh seniman Australia George Burchett pada saat mengunjungi kota ini lebih dari dua tahun lalu.

Penduduk yang tidak mendapatkan informasi yang benar menjadi apatis setelah melewati kampanye cuci-otak pro-bisnis selama beberapa dekade. Setelah tidak ada lagi pemikiran kritis di kota ini, hasilnya adalah tidak ada bioskop yang khusus memutar film-film seni, tidak ada teater permanen, tidak ada media yang berorientasi sosial ataupun galeri yang memamerkan tragedi Indonesia melalui seni, sampai sekarang ini. Yang terjadi malah milyaran sampah sosial berterbangan dari satu unit Blackberry ke unit lainnya ketika kaum elit saling mengobrol dan mendengarkan musik pop jaman dulu atau memuaskan diri dengan makanan Barat dan Jepang murahan. Memang tidak banyak hal lain yang dapat dilakukan di kota ini. Di satu sisi kota ini hampir hancur karena sudah diselimuti asap beracun dan punya banyak sekali kawasan kumuh yang ada di antara berbagai mall raksasa dan perkantoran. Tidak ada lagi air bersih di kanal-kanalnya yang dulu mengalir deras – yang tinggal hanya racun.

Yang paling menakutkan di kota ini adalah sepertinya tidak ada tempat lagi bagi manusia. Manusia menjadi tidak relevan. Anak-anak juga jadi tidak relevan: tidak ada tempat bermain dan taman untuk mereka. Kalau kita bandingkan dengan kota Port Moresby yang miskin, ibu kota Papua Nugini ini memberikan fasilitas yang jauh lebih baik kepada warganya.

“Persetan dengan bantuanmu!” teriak Presiden Sukarno kepada duta besar Amerika Serikat di depan publik lebih dari setengah abad yang lalu. Pembalasan yang kejam segera datang. Setelah kudeta yang disponsori oleh AS and rejim fasis berkuasa hingga hari ini, Jakarta telah berubah menjadi tempat dengan motto “Persetan dengan rakyat!”

“Saat saya pulang ke Jakarta, saya tidak ingin keluar rumah”, kata Nabila Wibowo, seorang putri diplomat Indonesia. Dia memutuskan untuk tinggal di Portugal setelah masa tugas ibunya berakhir. “Tidak ada budaya di sini, tidak ada konser, tidak ada musik yang asik.Bahkan saya tidak bisa berjalan kaki atau pergi dengan aman dan nyaman di dalam kota. Tidak ada tempat pejalan kaki. Akhirnya, saya hanya pulang sebentar saja, mengunci diri di dalam kamar dan membaca buku.”

Sekarang ‘katanya’ kota ini akan membangun MRT, kereta bawah tanah yang diharapkan memiliki dua trayek saat selesai dibangun. Proyek ini sudah tertunda selama beberapa dekade, namun kalaupun akhirnya berjalan, banyak analis termasuk beberapa professor dari ITB (Institut Teknologi Bandung) yang takut untuk membayangkan hasilnya, mengingat track record aparat pemerintah kota dan kualitas proyek lainnya di negara ini.

Kelihatannya dapat dipastikan bahwa uang yang dialokasikan untuk proyek ini akan disalahgunakan lagi. Di Indonesia, hampir pasti tidak ada mekanisme untuk menjamin transparansi dan pengawasan yang tak berpihak. Tentunya hal ini sangatlah kontras jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara lain seperti India di mana kereta bawah tanah New Delhi dibangun sesuai rencana dan menghabiskan uang dibawah anggaran.

Tampaknya banyak orang di Indonesia yang berbakat dalam penyalahgunaan uang publik. Dalam hal ini, Indonesia nomor satu.

Dan rakyat juga tidak serius menuntut untuk menghentikan kegilaan ini. Hingga kini rakyat sudah terbiasa hidup susah, mati dini karena polusi, tinggal di perkampungan kumuh tanpa air bersih dan sanitasi dasar, atau duduk berjam-jam di kemacetan. Mayoritas penduduk Jakarta belum pernah ke luar negeri dan oleh karenanya mereka tidak tahu bahwa ‘ada alternatif dunia lain’, bahwa sebenarnya ada kota-kota yang dibangun untuk rakyat. Kaum elit yang suka pergi ke luar negeri tahu benar tentang hal ini, namun mereka memilih untuk tidak mengatakannya.

Kita selalu lihat ada lingkaran setan: proyek baru diumumkan, kemudian diluncurkan, dan akhirnya berantakan setelah banyak dompet oknum-oknum terisi padat. Rakyat tidak diberi apapun tapi mereka pun tidak menuntut apa-apa. Tapi bukannya memang dari dulu sudah seperti ini? Mungkin berbeda sedikit disana dan sedikit disini dari jaman penjajahan Belanda dulu. Meskipun demikian, sebelum meninggal penulis besar Indonesia Pramoedya Ananta Toer mengatakan pada saya bahwa “situasi waktu dulu tidak pernah seburuk sekarang”.

Mereka yang tahu atau seharusnya tahu apa yang ada di balik layar adalah mereka yang terlibat atau tidak mau berhadapan dengan kenyataan.

Pada bulan Februari 2012 saya bertanya pada Ibu Ririn Soedarsono, profesor di perguruan tinggi terkenal ITB, apakah proyek MRT memiliki kemungkinan untuk selesai.

“Kami akan mulai membangun MRT tahun ini,” ujarnya. “Pada akhir tahun 2013, tahap pertama akan selesai. Secara teknis harusnya tidak ada masalah. Namun saya tidak tahu bagaimana iklim politik pada saat itu…”

2013? Bahkan di negara-negara yang teknologinya berkembang seperti Jepang, Cina atau Chile, satu jalur kereta bawah tanah dapat memakan waktu 4 hingga 10 tahun pembangunan, tergantung pada situasi daerahnya. Tapi mungkin saja saya salah tangkap mengenai definisi ‘tahap pertama’.

1133256_20130714025306

Sebetulnya angkutan kereta api di Jakarta masih lebih baik daripada di Nairobi. Banyak gerbong kereta yang memiliki alat pendingin karena walaupun bekas tapi diimpor dari Jepang. Namun kelihatannya kereta-kereta ini cenderung menua secara cepat karena kurangnya perawatan: satu tahun saja di Jakarta dan kereta berusia 30 tahun asal Jepang yang datang dalam kondisi sempurna akan berakhir dengan pintu rusak, kursi tersayat dan sistem pendingin udara yang tersumbat kotoran.

“Kami naik kereta dua kali seminggu,” jelas Ibu Enny dan Ibu Susie dari Bogor. “Kami jarang naik di hari kerja, terutama di jam-jam padat. Hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Buat kami perempuan, sebetulnya naik kereta pas jam padat amatlah menakutkan, apalagi ketika para penumpang berebut memasuki gerbong.”

Namun demikian, keunggulan sistem kereta api di Jakarta (yang disebut-sebut sebagai ‘keajaiban kapitalis dan demokrasi’) dari Nairobi (sebagai ibu kota dari salah satu negara paling miskin di dunia) mungkin tidak akan bertahan lama. Di awal tahun 2013 Nairobi sudah bersiap untuk memperbaharui jaringan rel kereta api lamanya dan menambah jalur modern yang pertama, diikuti dengan yang kedua di tahun 2014. Stasiun-stasiun keretanya akan memiliki tempat parkir, toko-toko dan fasilitas modern, serta akan menghubungkan area yang ditempati oleh kelas menengah dan bawah.

Perusahaan-perusahaan konstruksi dari Cina membangun jalan raya, jalan layang dan proyek infrastruktur lainnya di Afrika Timur. Mereka juga membangun tempat pejalan kaki, rel kereta api dan dalam dua tahun mereka berencana untuk membangun jalan kereta api ke Bandara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi. Bandara Sukarno Hatta di pinggiran Jakarta yang dulu megah sudah menunggu selama beberapa dekade untuk dihubungkan dengan jalan kereta api ke Jakarta, namun sejauh ini baru mendapatkan tambahan jalur jalan tol saja.

Beberapa pertanyaan logis dari yang dipaparkan diatas adalah: Mengapa Indonesia bisa jauh tertinggal dari kota-kota seperti Kairo, Nairobi, Johannesburg dan Lagos ataukah ada hal lain yang terjadi? Mungkinkah kaum elit Indonesia mengorbankan puluhan bahkan ratusan juta orang hanya untuk keuntungan mereka sendiri? Mereka sudah pernah melakukan itu sebelumnya, apakah mungkin mereka melakukannya lagi?

Sekarang ini apa yang banyak kita lihat di sepanjang rel kereta api adalah anak-anak kecil dan balita yang setengah telanjang bermain dengan sampah dan gorong-gorong terbuka. Di sini sampah dibakar di ruang terbuka karena Jakarta tidak memiliki sistem pembuangan sampah komprehensif. Pengumpulan dan pengurusan sampah adalah hak publik, oleh karenanya tidak menciptakan laba dan tidak menyenangkan pejabat. Hanya segelintir penduduk Jakarta memiliki akses atas air yang benar-benar bersih, dan hanya 30 persen yang dapat sanitasi dasar.

Hidup di sepanjang jalan kereta api ini sudah seperti hidup di neraka, dengan gerbong-gerbong yang terus menerus lewat dari satu stasiun ke stasiun lainnya.

Membaca apa yang ditulis mass media Indonesia yang ahli dalam seni mengelabui akan membuat anda bahwa Jakarta sudah punya sistem perkereta-apian dan hanya perlu sedikit penyempurnaan. Bahkan Anda dapat menemukan semacam peta dari ’sistem’ transportasi itu di internet. Tapi cobalah datang ke stasiun, coba naik keretanya, dan coba interkoneksinya, maka anda akan berpikir ulang apakah sebenarnya sistem ini ada dan mencukupi sebagai salah satu pilihan angkutan massal.

Beberapa masalah yang saya temui antara lain: Tidak ada jadual dan informasi yang disediakan dan mudah dimengerti penumpang; Petugas yang kurang tanggap, lamban dan tidak efisien dalam penjualan tiket secara manual. Tidak mudah untuk dapat sampai ke peron yang dituju. Padahal orang-orang yang menggunakan kereta api adalah mereka dari kelas menengah Indonesia.

Harus dicatat, ini adalah kelas menengah yang didefinisikan secara lokal, menggunakan angka-angka dari Bank Dunia dan pemerintah Indonesia: menurut mereka, kelas menengah adalah mereka yang hidup lebih dari US$2 (atau sekitar Rp. 18.000) per hari. Menurut mereka ini berlaku bahkan di kota yang merupakan salah satu kota paling mahal di Asia Timur.

Menurut batasan di atas, mayoritas penduduk kota Jakarta berasal dari ’kelas menengah’. Namun kalau kita lihat kenyataannya, sebagian besar dari mereka hidup di lokasi yang di belahan dunia lain disebut sebagai ’kawasan kumuh’. Kawasan dimana mereka tidak memiliki akses terhadap air bersih dan hidup dalam kondisi kebersihan yang tak layak.

Banyak orang dari ’kelas menengah’ ini naik ke atap kereta karena mereka tidak mampu membayar harga tiket; beberapa orang tersengat listrik setiap tahunnya, beberapa lainnya meninggal karena terjatuh. Untuk mencegah mereka naik ke atas, pemerintah yang baik hati mulai membangun bola-bola beton yang digantung di atas jalur kereta api untuk menghancurkan kepala mereka yang naik di atas atap kereta api, kadang-kadang petugas merazia mereka dengan menyemprot mereka dengan cat, bahkan dengan kotoran manusia. Beberapa stasiun, termasuk Manggarai, menempelkan kawat berduri di atap rel sehingga orang-orang yang mencoba melompat ke atap akan tersayat.

Herry Suheri – penjual rokok di Stasiun Manggarai masih berpikir bahwa orang-orang tidak akan takut dengan upaya pencegahan yang drastis tersebut: ”Masih ada saja orang yang naik ke atap kereta ekonomi, apalagi saat jam-jam padat. Bukan hanya untuk tumpangan gratis, tapi karena jumlah kereta yang ada tidak mencukupi untuk penumpang yang harus sampai ke rumah atau ke tempat kerja.”

Sistem kereta api, ’dareah penghijauan’, ’rencana perbaikan kota’ – semua palsu, hanya ada di angan-angan. Kenyataan yang ada amatlah brutal namun jelas: Jakarta tidak bisa dikategorikan dalam definisi kota apapun. Kota ini adalah sebuah laboratorium, sebuah eksperimen fundamentalisme pasar. Binatang percobaannya adalah masyarakat. Mereka sedang dipelajari: seberapa besar ketidaknyamanan yang dapat mereka tahan, seberapa banyak lingkungan tak sehat yang masih bisa mereka hadapi, dan seberapa banyak pemandangan buruk dikota ini yang akhirnya dapat membuat mereka melarikan diri?

Saat ini, lebih baik buat kita untuk tidak menggantungkan harapan pada kota Jakarta. ’Kota besar yang paling tidak layak untuk ditinggali di Asia-Pasifik’ ini tidak akan jadi lebih baik dalam waktu dekat ini, juga mungkin tidak dalam jangka waktu yang lama. Tidak akan ada perubahan di bawah pemerintahan sekarang ini. Tidak di bawah rejim ini.

Di Amerika Latin, kelompok sayap kanan dulu meneriakkan: ”Jakarta akan datang!” untuk menakut-nakuti pemerintahan sayap-kiri di Chile dan di berbagai tempat lain di dunia. Namun Jakarta sekarang ada di sini, dalam kondisi prima sebagai monumen keberhasilan kapitalisme yang tidak terkontrol; sebuah monster, sebuah peringatan, dan contoh kasus bagi mereka yang ingin tahu seberapa besar keserakahan dan keegoisan kaum elit.

—-

*Artikel ini dimuat di buletin berita Amerika Serikat, Counter Punch, dengan judul ”The Perfect Fascist City: Take a Train in Jakarta”, edisi 17-19 Februari 2012.

Semua foto adalah dokumentasi pribadi dari Andre Vltchek.

Andre Vltchek adalah seorang penulis novel, analis politik, pembuat film dan jurnalis investigatif. Dia hidup dan bekerja di Asia Timur dan Afrika. Buku non-fiksi terakhirnya ”Oceania” menggambarkan neo-kolonialisme Barat di Polinesia, Melanesia dan Mikronesia. Penerbit Pluto di Inggris akan menerbitkan buku kritiknya atas Indonesia (”Archipelago of Fear”) di bulan Agustus 2012. Dia dapat dihubungi lewat situs internetnya di http://andrevltchek.weebly.com/

Fitri Bintang Timur adalah peneliti, penulis dan penikmat tulisan bagus. Dia menyepi dari Jakarta selama sepuluh bulan setelah lima tahun lebih naik kereta api di kota itu. Ia akan kembali suatu hari nanti.

Rossie Indira adalah penulis dan konsultan. Buku terakhirnya ’Surat Dari Bude Ocie’ diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas. Buku tentang perjalanannya ke 10 negara ASEAN akan selesai tahun ini. Dia dapat dihubungi lewat situs internetnya dihttp://rossie-indira.weebly.com/

Berbuka puasa lah di Kakilima Al-Azhar

Terhitung sejak Februari 2013, saya berjualan @BuburAyamMadura di wilayah Kaki Lima Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejak itu pula, saya jadi lebih banyak ngobrol dengan teman-teman pedagang kaki lima. Iya, dari masalah yang ringan-ringan sehari-hari sampai masalah yang agak berat (read: butuh duit).

Saya ingin sekali membantu, tapi tentu saja kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang sekaligus dalam waktu bersamaan. Ada yang memang bisa dibantu, karena makanan masakannya enak, tapi ada masalah di modal. Tapi ada juga yang sudah makanan masakannya tidak enak, tingkah lakunya tidak mengenakkan. Hehehe.. Yah namanya juga hidup dan pilihannya.

Oke, jadi bagaimana saya bisa membantu mereka selama bulan Ramadhan yang kabarnya dimulai besok (10 Juli 2013)? Saya akan mengabarkan melalui twitter dan akun-akun media sosial lainnya, sembari mengingatkan agar teman-teman calon pelanggan sekalian mau mampir ke wilayah #KakiLima Al-Azhar. Segitu saja dulu ya. Hehehe..

Peta KakiLima -- Bubur Ayam

Saya sendiri terhitung besok sore akan mulai memperkenalkan produk baru yang cukup ringan, yaitu … @BaksoTujes. Hihihi.. Monggo mampir kalau memang mau mencoba :)

Practical notes from my desk.